slideshow 0 slideshow 1
  • Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berita Pemerintahan Umum

PERAYAAN HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE – 63 DAN  PERINGATAN HUT LINMAS KE-51

PERAYAAN HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE – 63 DAN PERINGATAN HUT LINMAS KE-51

 PERAYAAN HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE – 63 DAN  PERINGATAN HUT LINMAS KE-51

THE 3RD MEETING OF JOINT BORDER COMMITTEE BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA  AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE

THE 3RD MEETING OF JOINT BORDER COMMITTEE BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE

THE 3RD MEETING OF JOINT BORDER COMMITTEE BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA  AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE

RAKORNAS EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH

RAKORNAS EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH

 RAKORNAS EVALUASI

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

PERINGATAN HARI PEMADAM KEBAKARAN NASIONAL

PERINGATAN HARI PEMADAM KEBAKARAN NASIONAL

PERINGATAN HARI PEMADAM KEBAKARAN NASIONAL KE-94 TANGGAL 1 MARET 2013

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

RAKORNAS POL. PP

RAKORNAS POL. PP

RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN KAPASITAS POLISI PAMONG PRAJA

HUT SATPOL PP & HUT LINMAS
THE 3RD MEETING OF JOINT BORDE
RAKORNAS EVALUASI
RAKORNAS
HUT DAMKAR 1 MARET 2013
RAKORNAS
RAKORNAS POL. PP

Artikel

Rakornas ini memiliki peranan yang sangat strategis sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi seluruh stakeholder agar dapat merumuskan langkah-langkah strategis sebagai arah kebijakan, sasaran
Jumat, 22 Maret 2013 Ditjen Pemerintahan Umum kedatangan tim dari Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG), yang menyampaikan paparannya terkait Public Private Partnership (PPP)
     Perkembangan globalisasi di abad ke -21 ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data dalam banyak aspek. Pada saat yang sama tuntutan publik terhadap
 JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya akan melakukan perampingan birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekarang ini masih
“ Kerjasama Daerah Harus Dipakai Sebagai Instrumen Dalam Mengatasi Keterbatasan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pembangunan Di Daerah”   Dalam rangka meningkatkan
 A. Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja.   Sejarah Singkat. Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenaI dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa