PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)

NOMOR 85 TAHUN 2000 (85/2000)

TENTANG

 PENAMBAHAN PERNYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT WIJAYA KARYA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.       bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya;

b.       bahwa kekayaan Negara yang berasal dari PT Kertas Gowa (PERSERO) yang telah dilikuidasi berupa tanah dan bangunan dapat dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya;

c.       bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

 

Mengingat:

1.       Pasal 5 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undnag‑Undang Dasar 1945;

2.       Undang‑undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk‑bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang‑undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904;

3.       Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 51).

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PESERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);

6.       Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

                   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PERNYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA.

 

BAB I

PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL

 

Pasal 1

                   Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya, yang didirikan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1971.

 

Pasal 2

                   (1)      Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kertas Gowa berupa tanah tapak pabrik seluas 385.178 m2, bangunan pabrik seluas 24.560 m2. tanah untuk kantor seluas 4.319 m2 serta bangunan kantor seluas 1.694 m2 yang terletak di Kabupaten Goa dan Kota Makasar.

                   (2)      Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 1.523.562.891,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

 

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL

 

Pasal 3

                   Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan‑ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang‑undangan lainnya yang berlaku.

 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 4

                   Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peratuan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

 

Pasal 5

 

                   Peraturan Pemerintah ini milai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

                   Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

                                                Ditetapkan di Jakarta

                                                 pada tanggal 28 September 2000

                                                 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                                WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

                                                                   ttd.

 

                                                          MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

 

Diudangkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2000

Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

                   TTD.

 

          MARSILAM SIMANDJUNTAK

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 168