DAFTAR PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2003
No.
TENTANG
1.
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI
2.
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI
3.
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Bagi Anggota Kepolisian Negara RI
4.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Kedlm Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5.
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai dg Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
6.
Perubahan Ketiga Atas PP No.145 Th.2000 Ttg Kelompok Barang Kena Pajak yg Tergolong Mewah yg dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
7.
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG
8.
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
9.
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
10.
Penambahan Penyertaan Modal Ngr RI kedalam Modal Saham Perush. Perseroan (Persero) PT.Asuransi Ekspor Indonesia
11.
Perubahan atas PP No. 7 Th.1977 Ttg Peraturan Gaji PNS Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dng PP No. 26 Th.2001
12.
Perubahan atas PP No. 8 Th.2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana telah Diubah dg PP No.27 Th.2001
13.
Perubahan atas PP No. 28 Th.2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
14.
Perubahan atas PP No. 29 Th.2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
15.
Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam PP No.11 Th.1998
16.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya
17.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Raharja
18.
Pemindahan Ibukota Kab. Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kab. Aceh Utara
19.
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
20.
Penundaan Kelima Berlakunya PP No.39 Th.1998 Ttg Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
21.
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
22.
Pembatalan PP No.29 Th.1998 Ttg Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Cipta Niaga
23.
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
24.
Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidikan, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
25.
Penyertaan Modal Negara RI pd Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Ekspor Impor Indonesia & Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembangunan Indonesia Sebelum Menggabungkan Diri Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri
26.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri
27.
Penjualan Saham Milik Negara RI pada Perush. Perseroan (Persero) PT.Bank Mandiri
28.
Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun
29.
Pemindahan Ibukota Kab.Buton dari Wil.Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wil. Kab. Buton
30.
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum PERHUTANI)
31.
Pengalihan Bentuk Perush. Pertambangan Minyak & Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
32.
Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa
33.
Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
34.
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/dudanya
35.
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
36.
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
37.
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
38.
Perubahan atas PP No.146 Th.2000 ttg Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
39.
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
40.
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
41.
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
42.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
43.
Perubahan Keempat atas PP No.145/2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak atas Barang Mewah
44.
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Keuangan
45.
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral..
46.
Perubahan Kedua atas PP No.12 Th.2001 ttg Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
47.
Pajak Penghasilan yang Ditanggung Oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
48.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia
49.
Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia
50.
51.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II
52.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.PAL Indonesia
53.
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
54.
Perubahan Atas PP No.97 Th. 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
55.
Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan
56.
Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara
57.
Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
58.
Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perush.Gas Negara
59.
Perubahan Penyertaan Modal Negara RI Ke dlm modal saham perush.Perseroan (Persero) PT. Angkutan Danau dan Penyeberangan
60.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dlm Modal Perush. Umum (Perum) Damri
61.
Perubahan Atas PP No.7 Th. 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
62.
Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penye-lenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan & Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
63.
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kaw.Berikat (Bonded zone) Daerah Industri P. Batam
64.
Penjualan Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan