PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bertugas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a di atas dan dalam rangka untuk menilai hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I.

Pasal 1

Membentuk Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Tim Penilai Akhir.

Pasal 2

Tim Penilai Akhir mempunyai tugas melakukan penilaian atas hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Penilai Akhir terdiri dari :

a. Ketua : Presiden

b. Wakil Ketua : Wakil Presiden

c. Sekretaris : Sekretaris Kabinet

merangkap Anggota Tetap

d. Anggota Tetap 1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Sekretaris Negara

3. Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara

4. Kepala Badan Kepegawaian Negara

e. Anggota Tidak Tetap : Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen selain yang menjadi Sekretaris dan Anggota Tetap Tim Penilai Akhir, Jaksa Agung, dan/atau Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.

Pasal 4

Tim Penilai Akhir melakukan sidang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Kehadiran Anggota Tidak Tetap dalam sidang Tim Penilai Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sepanjang sidang Tim Penilai Akhir membahas hasil pertimbangan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I di lingkungan instansi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tim Penilai Akhir mengikutsertakan Kepala Badan Intelijen Negara dalam setiap sidang Tim Penilai Akhir.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu, Tim Penilai Akhir dapat meminta pertimbangan dan/atau mengikutsertakan Menteri, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan/atau Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dalam sidang Tim Penilai Akhir.

Pasal 8

Sebelum terbentuknya Komisi Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tim Penilai Akhir melakukan tugas penilaian sesuai dengan tugas Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1998.

Pasal 9

Tim Penilai Akhir melaporkan hasil penilaiannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah keputusan tersebut diambil kepada Presiden.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua Tim Penilai Akhir.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO