DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2004

No.

TENTANG

1.

Perbendaharaan Negara

2.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

3.

Bank Indonesia

4.

Kekuasaan Kehakiman

5.

Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Th.1985 Tentang Mahkamah Agung

6.

Perhitungan Anggaran TA.2002

7.

Sumber Daya Air

8.

Perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

9.

Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

10.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

11.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

12.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

13.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

14.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

15.

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

16.

Kejaksaan Republik Indonesia

17.

Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto tentang Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang erubahan Iklim

18.

Perkebunan

19.

Penetapan PERPU No.1 Th.2004 tentang Perubahan atas UU No.41 Th.1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

20.

Penetapan Perpu No.2 tentang Perubahan Atas UU No.12 Th.2003 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

21.

Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena ttg Keamanan Hayati atas Konvensi ttg Keanekaragaman Hayati) menjadi Undang-undang

22.

Komisi Yudisial

23.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

24.

Lembaga Penjamin Simpanan

25.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

26.

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

27.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

28.

Perubahan atas UU No.16 Th.2001 tentang Yayasan

29.

Praktek Kedokteran

30.

Jabatan Notaris

31.

Perikanan

32.

Pemerintahan Daerah

33.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

34.

Tentara Nasional Indonesia

35.

Perubahan atas Undang-Undang No.28 Th.2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2004

36.

APBN Tahun Anggaran 2005

37.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

38.

JALAN

39.

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

40.

Sistem Jaminan Sosial Nasional

41.

Wakaf