DAFTAR PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2006
No.
TENTANG
1.
Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
2.
Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
3.
Pemindahan Ibukota Kab. Kupang dari Wil. Kota Kupang ke Wil. Oelamasi Kab. Kupang
4.
Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5.
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Prov. Kep. Riau.
6.
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yg berlaku pd Dep. Kesehatan.
8.
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9.
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
10.
Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT. Bank Permata Tbk dan PT. Bank Lippo Tbk.
11.
12.
Perubahan Ketujuh atas PP No.145 Th.2000 ttg Kelompok barang kena Pajak yg tergolong Mewah yg Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
13.
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu & Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI.
14.
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu & Pemberian Tunj. Orang Tua Prajurit TNI.
15.
Perubahan Kelima atas PP No.10 Th.1980 ttg Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya.
16.
Perubahan Kedua atas PP No.34 Th.1985 ttg Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI.
17.
Perubahan Kelima atas PP No.14 Th.1985 ttg Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
18.
Perubahan atas PP No.69 Th.2005 ttg Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
19.
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.62 Th.2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
20.
IRIGASI
21.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.
22.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri.
23.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh.
24.
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan.
25.
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2006 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
26.
Perubahan Kedua atas PP No.10 Th.1989 ttg Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
27.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri.
28.
Perubahan Kedua atas PP No.32 Th.1999 ttg Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
29.
Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
30.
Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara.
31.
Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
32.
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).
33.
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
34.
Jalan
35.
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa
36.
Pencarian dan Pertolongan.
37.
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
38.
Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya
39.
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
40.
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
41.
Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
42.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
43.
Perizinan Reaktor Nuklir
44.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kertas Kraft Aceh
45.
Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
46.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
47.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
48.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kliring Berjangka Indonesia
49.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perikanan Nusantara
50.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pupuk Sriwidjaja
51.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia
52.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Di Jakarta
53.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang
54.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik IndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
55.